7 Tahun Tak Terima CPNS

BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu menilai rencana Pemerintah Pusat yang akan memberlakukan moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun merupakan program yang tepat. Bila kebijakan tersebut ditetapkan, maka Kota Bengkulu menjadi daerah yang 7 tahun tak menerima CPNS. \"Kita belum bisa memastikan terima atau tidak CPNS tahun depan. Karena kepastian hanya milik yang Diatas. Selama 2 tahun ini kan fokus kita memperbaiki infrastruktur. Dan bicara soal fokus kegiatan di tahun 2015, kita akan lebih banyak menjalankan pembangunan dan perbaikan infrastruktur,\" kata Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE. Persoalan infrastruktur, jelasnya, tidak hanya dialami oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Persoalan tersebut terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten yang lain.  Program perbaikan infrastruktur ini bahkan jadi program Pemerintah Pusat yang dibungkus dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). \"Kita bisa lihat pemberitaan di media massa dan dimana-mana, rakyat mengeluhkan soal perbaikan jalan dan kelengkapan infrasturktur. Baru kemudian masalah lapangan pekerjaan,\" kata Helmi. Menurut Helmi, program moratorium CPNS yang digagas pusat tersebut telah dipelopori oleh Kota Bengkulu. \"Pak Jokowi terinspirasi Kota Bengkulu. Karena Kota Bengkulu dalam 2 tahun ini (2013 dan 2014, red) sudah lebih dulu menerapkan moratorium CPNS,\" ujar Helmi berkelakar. Helmi pun menaruh harapan bahwa program Pemerintah Pusat seperti Rp 1 miliar per desa dapat direalisasikan. Hal ini untuk menjawab kebutuhan rakyat akan tuntutan lapangan pekerjaan yang cukup tinggi yang bisa dinilai dari banyaknya pelamar CPNS selama ini. \"Kalau program Rp 1 miliar per desa itu digabung dengan program kita, kemudian Pemerintah Provinsi misalnya juga memberikan alokasi anggaran yang sama, maka rakyat sudah bisa memutar modal segar Rp 3 miliar dalam satu wilayah. Bayangkan betapa besarnya potensi munculnya wirausahawan dan besarnya angka pengangguran dapat ditekan,\" urainya. Dengan demikian, tambahnya, pemerintah tak perlu lagi mengirim warga Indonesia sebagai tenaga kerja di luar negeri. Bila program ini diikuti dengan program pengembangan minat wirausaha, maka masyarakat tidak lagi perlu berbondong-bondong menjadi PNS. \"Tidak harus jadi PNS. Bisa juga jadi pengusaha. Bisa ternak ayam misalnya. Kebutuhan telur sekarang cukup tinggi. Bisnis ayam potong juga cukup sederhana karena tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas,\" pungkasnya. (009)

Sumber: